Kebijakan Jangan Untuk Pencitraan
Setelah polemik naiknya harga BBM
(bahan bakar minyak) reda, ternyata permasalahan tidak berhenti begitu saja,
justru beban yang ditanggung oleh pemerintah semakin berat. Belum stabilnya
harga Minyak Dunia memaksa pemerintah untuk mengeluarkan dana yang extra dari APBN. Sekalipun ICP (Indonesian Crude Price)
akhir-akhir ini mengalami penurunan.
Alih-alih ingin memecahkan
permasalahan tersebut, pemerintah berusaha mengeluarkan kebijakan tentang
pembatasan konsumsi BBM yang justru tidak efektif dan efesien. Pasalnya mobil
yang berkapasitas 1500 cc keatas dilarang memakai BBM jenis premium. Asumsi
pemerintah adalah setiap mobil yang berkapasitas 1500 cc ke atas dimiliki oleh
orang-orang kaya. Dan sebaliknya mobil yang berkapasitas dibawah itu dimiliki
oleh rakyat menengah kebawah. Realitanya, banyak orang-orang kaya yang memiliki
mobil dg kapasitas 1500 cc kebawah. Tak khayal kebijakan tersebut menimbulkan
keresahan dikalangan masyarakat umum. Ada yang merespon positif maupun negatif.
Atas dasar petimbangan itu, ternyata
pemerintah membatalkan kebijakan yang sudah dilontarkan. Hal seperti ini
menunjukkan inkonsistensi dan ketidakmampuan pemertintah dalam mencari solusi. Memang
pegendalian konsumsi BBM diperlukan, mengingat Indonesia yang sangat tergantung
terhadap harga minyak mentah Dunia. Akan tetapi, juga tidak dibenarkan jika
menarik ulur kebijakan yang telah ditetapkan, karena hal tersebut dapat
menyebabkan ketidakpercayaan rakyat terhadap kredibilitas pemerintah.
Sebelum mengeluarkan suatu kebijakan,
seharusnya pemerintah mengkaji dan mendalaminya supaya mendapatkan formulasi
yang tepat.
Kegundahan pemerintah terhadap
penetapan kebijakan ini juga terlihat pada rasa belas kasihan terhadap guru
berpenghasilan sedang yang memiliki mobil wajib BBM pertamax. Selain itu
pemerintah juga tidak menginginkan terjadinya konflik antara pembeli dan
petugas SPBU.
Pada akhirnya pertimbangan seperti
inipun memunculkan persepsi bahwa pemerintah berusaha melakukan pencitraan.
Bayangkan saja, setelah beremeh temeh melontarkan gagasan yang sedikit banyak
akan merugikan warga, kemudian pemerintah membatalkannya sendiri dengan alasan
peduli terhadap rakyat. Walhasil rakyat jelata yang masih awam terhadap dunia
politikpun akan menaruh simpati heroik terhadap pemerintah.
0 komentar:
Posting Komentar